Tersiar kabar bahwa pemerintah akan membeli aset dari PT Minarak Lapindo sebesar Rp. 781 Milyar dengan harapan pihak Lapindo dapat melunasi tanggung jawab pembayaran tanah terhadap para korban luapan lumpur.
PT Minarak Lapindo masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 781 Milyar dari Rp. 3,8 Trilyun dana pembelian tanah korban lumpur di Sidoarjo tahun 2007 silam. Karena mengalami masalah keuangan, pihak PT Minarak Lapindo belum dapat melunasi sisa pembayaran.
 |
| Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono |
"Jadi, memang begitu. Saya sudah bicara tadi (bersama) Pak Menko (Menko Perekonomian Sofyan Djalil) dan Pak Andi (Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto), memang pengertiannya begitu. Cuma nanti asetnya yang kita ambil, jadi kita beli,"
Ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah selama ini tidak menanggung kerugian masyarakat yang berada pada area wilayah PT Minarak Lapindo karena memang hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PT tersebut. Kebijakan itu dimaksudkan hanya sebatas pembelian tanah.
"Tidak, pemerintah tidak pernah menanggung, itu bukan ganti rugi, itu pembelian tanah. Jadi, Lapindo tetap membayar, itu perdata, jadi bukan ganti rugi, salah itu," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Dikatakan oleh Basuki Hadimuljono, uang pembelian aset dari PT Minarak Lapindo berasal dari Anggaran Belanja dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Besaran yang dianggarkan senilai Rp. 781 Milyar kepada Lapindo guna membayar tunggakan mereka. Perlu diketahui, sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan dana anggaran hingga Rp. 9,53 Trilyun untuk membiayai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Sumber: Kompas.com Demikianlah informasi yang dapat Cara Terbaru sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Rencana Pemerintah Membeli Aset Lapindo
0 Response to "Rencana Pemerintah Membeli Aset Lapindo"
Posting Komentar